Menakertrans Pertegas Janji Akhiri ‘Dualisme’ Pelayanan TKI

Di depan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD), Dr Ir M Jafar Hafsah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), A Muhaimin Iskandar mempertegas janjinya untuk segera mengakhiri “dualisme” pelayanan penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI).

“Kami sudah bertekad segera mengakhiri ‘dualisme’ pelayanan penanganan TKI, ya Pak Jumhur (Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI – red.),” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di depan Ketua FPD, DR Ir M Jafar Hafsah, sesaat setelah membuka Diskusi Publik “Revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri”, yang diselenggarakan FPD di Gedung Nusantara II Lantai 2 DPR RI, Kamis (07/10).

Menakertrans Muhaimin Iskandar yang bertindak sebagai keynote speaker pada acara diskusi itu mengatakan, dulu memang ada ‘dualisme’ di dalam pelayanan penanganan TKI yang bekerja di luar negeri, antara Kemenakertrans dan BNP2TKI.

“InsyaAllah, soal ‘dualisme’ pelayanan penaganan TKI yang bekerja di luar negeri yang selama ini terjadi antara Kemenakertrans dan BNP2TKI sudah tidak ada lagi,” tegas Cak Imin – sapaan akrab A Muhaimin Iskandar.

Namun, ketika ditanya wartawan soal ‘dualisme’ pelayanan penanganan TKI yang bekerja di luar negeri ini, Cak Imin menegaskan, tidak perlu harus mencabut Kepmenakertrans yang jadi biang ‘dualisme’ itu. Tetapi, cukup dengan menerbitkan Kepmenakertrans baru yang di dalamnya menyempurnakan Kepmenakertrans yang ada selama ini.

Kapan? “Segera,” kata Cak Imin singkat menjawab pertanyaan wartawan yang mendesaknya.

Jawaban serupa juga pernah disampaikan Cak Imin kepada wartawan. Tepatnya, Senin (27/09) lalu, di Gedung Pendataan Kepulangan (GPK) TKI Selapajang, Tangerang, Banten, seusai melakukan rapat koordinasi antara Kemenakertrans dan BNP2TKI.

Terkait dengan masukan terhadap revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 sebagaimana yang diharapkan FPD, Cak Imin mengatakan, di era otonomi saat ini pejabat pemerintah daerah sangat berperan dalam pemberdayaan TKI.

Pejabat di daerah, jelas Menakertrans, tidak sekadar melakukan fungsi pendataan TKI untuk menyesuaikan dengan pendataan di pemerintah pusat. Tetapi juga memberdayakan TKI, agar nantinya bisa mandiri setelah tidak menjadi TKI lagi.

Terkait dengan kemandirian TKI ini, Cak Imin menambahkan, tingkat pendidikan atau kompetensi calon TKI merupakan persyaratan yang sangat diperlukan.

“Rendahnya pendidikan yang dimiliki TKI sejauh ini kerap menjadi kendala mendasar ketika berada di negara-negara penempatan,” katanya.

Di samping itu, kata Muhaimin, yang masih perlu dikritisi dari UU adalah, perlunya standarisasi di dalam memberikan pelayanan dan perlindungan TKI.